Jumat, 11 Januari 2013

PPh Pasal 21


Pengertian PPh Pasal 21/26 adlh Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan: Pekerjaan atau jabatan, Jasa dan Kegiatan Yang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi Atas Penghasilan Berupa: Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun.
1. Subjek Pajak DN : PPh Psl 21
2. Subjek Pajak LN : PPh Psl 26

• Pemotong PPh Pasal 21/26:Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan Badan, Bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain, Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan, Penyelenggara kegiatan.
• Tidak Termasuk Pemberi Kerja Sebagai Pemotong PPh Pasal 21/26: Kantor perwakilan negara asing, Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan (PMK-215/PMK.03/2008 jo PMK- 15/PMK.03/2010), Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Kamis, 29 November 2012

Kewajiban Subjektif & Objektif


Hierarki Perpajakan DiIndonesia :
1. Undang-Undang (UU)
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
3. Peraturan Pemerintah (PP)
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER – DJP)
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE – DJP)

Kewajiban Pajak Subjektif  (Ps 2A ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)
A. Subjek Pajak Dalam Negeri :
 1. Orang Pribadi :
    Mulai      : - Saat dilahirkan

Selasa, 27 November 2012

Objek & Subjek PPN


Objek Pajak PPN Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPN, dapat dibagi serta diklasifikasikan menjadi berikut ini :

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
  2. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
  3. Import Barang Kena Pajak (BKP)
  4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
  5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean