Kewajiban Subjektif & Objektif

Hierarki Perpajakan DiIndonesia :

1. Undang-Undang (UU)

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

3. Peraturan Pemerintah (PP)

4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER – DJP)

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE – DJP)

Kewajiban Pajak Subjektif  (Ps 2A ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

A. Subjek Pajak Dalam Negeri :

 1. Orang Pribadi :

    Mulai      : - Saat dilahirkan

Objek & Subjek PPN

Objek Pajak PPN Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPN, dapat dibagi serta diklasifikasikan menjadi berikut ini :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
3. Import Barang Kena Pajak (BKP)
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean