Jumat, 11 Januari 2013

PPh Pasal 21


Pengertian PPh Pasal 21/26 adlh Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan: Pekerjaan atau jabatan, Jasa dan Kegiatan Yang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi Atas Penghasilan Berupa: Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun.
1. Subjek Pajak DN : PPh Psl 21
2. Subjek Pajak LN : PPh Psl 26

• Pemotong PPh Pasal 21/26:Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan Badan, Bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain, Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan, Penyelenggara kegiatan.
• Tidak Termasuk Pemberi Kerja Sebagai Pemotong PPh Pasal 21/26: Kantor perwakilan negara asing, Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan (PMK-215/PMK.03/2008 jo PMK- 15/PMK.03/2010), Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.


• Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 (Pasal 3): Pegawai, Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli  warisnya, yang bukan pegawai yaitu tenaga ahli: Seniman/pekerja seni, pembawa acara, Olahragawan, Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator, Pengarang, peneliti, penerjemah, Pemberi jasa dalam segala bidang, Agen iklan, Pengawas dan pengelola proyek,  Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara, Petugas penjaja barang dagangan, Petugas dinas luar asuransi, Distributor MLM, Direct Selling. Peserta kegiatan: Peserta perlombaan, Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, Peserta/anggota kepanitiaan, Peserta pendidikan, pelatihan dan magang, Peserta kegiatan lainnya.
• Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26: Pejabat Perwakilan diplomatik dan Konsulat atau pejabat lain dari negara lain. Termasuk orang diperbantukan kepada mereka Tinggal bersama mereka.
Syarat : bukan WNI dan tidak menerima pengh.lain, serta asas timbal balik Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional
Syarat : tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk peroleh pengh.WNI yang bekerja sebagai Official Pada Badan-Badan Internasional dari PBB ( SE-57/PJ./2009 ).
• Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26: Penghasilan Pegawai Tetap baik teratur maupun tidak teratur, Penghasilan Penerima Pensiun secara teratur, Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, dan sehubungan pensiun yang diterima sekaligus, Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja, Imbalan kepada bukan pegawai, Imbalan kepada peserta kegiatan. TERMASUK Natura/Kenikmatan dari: Bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak PPh Final, Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus.
• Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21: Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa, Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan, Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja, Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah, Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh _PMK-246/PMK.03/2008 jo PMK-154/PMK.03/2009.

* Pegawai Tetap & Penerima Pensiun Bulanan
• Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk: Anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaansecara langsung, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.
• Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
• Iuran Pensiun Vs Premi Asuransi_
* Ditinjau dari sisi karyawan sebagai penerima penghasilan: Penilai
 Dibayar Sendiri, Iuran Pensiun: Pengurang, Premi asuransi: Bukan Pengurang
 Dibayar Pemberi Kerja, Iuran Pensiun: Bukan Objek PPh, Premi asuransi: Objek PPh
 Pembayaran/Penggantian Bagi Penerima, Iuran Pensiun: Objek PPh, Premi asuransi: Bukan Objek PPh.

* PTKP UNTUK KARYAWATI
- Status Kawin: Hanya untuk diri sendiri Status Kawin Suami Tidak Menerima/Memperoleh Penghasilan: Untuk diri sendiri sebagai WP, Status Kawin, Tanggungan maks 3 orang. Dengan Syarat: Menunjukkan Ket. Tertulis dari  Pemerintah Daerah Setempat Serendah-rendahnya Kecamatan Bahwa Suami Tidak Menerima/Memperoleh Penghasilan
- Status Tidak Kawin: Untuk diri sendiri sebagai WP, Tanggungan maks 3 orang

* Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP:
DIKENAKAN TARIF LEBIH TINGGI 20%
DIPOTONG PPh PASAL 21 SEBESAR 120% DARI PPh PASAL 21 YANG SEHARUSNYA DIPOTONG JIKA BER NPWP
 TIDAK BERLAKU UNTUK PPh PASAL 21 FINAL
 JIKA PEGAWAI TETAP, BERNPWP SEBELUM PEMOTONGAN BULAN DESEMBER, DIPERHITUNGKAN OLEH PEMOTONG DENGAN PPh PASAL 21 TERUTANG BULAN-BULAN BERIKUTNYA

*Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan: Setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir dihitung dari Perkiraan Penghasilan neto yang akan diperoleh selama setahun
Penghasilan teratur sebulan dikali 12, Masa Pajak terakhir dihitung dariSelisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan yang telah dipotong masa-masa sebelumnya.
Masa Perolehan Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan
DISETAHUNKAN: WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya di pertengahan tahun, Orang Asing mulai bekerja di Indonesia di pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan, Karyawan pindah cabang.
TIDAK DISETAHUNKAN: WP OP DN mulai bekerja di pertengahan tahun, WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja lain.,_ Konsultan

* Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas
Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yanghanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutanbekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasilpekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
Penghasilan Pegawai Tidak Tetap:
• Upah Harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
• Upah Mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
• Upah Borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
• Upah Satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutsertakan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

* Bukan Pegawai Lainnya:
- Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu,termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan,pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperolehimbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut
- Dewan Komisaris Yg Tidak Merangkap Sbg Pegawai Tetap, Pengertian merangkap adalah secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung
- Mantan Pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur
- Peserta Program Pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun oleh, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan

PPh Pasal 21: Peserta Kegiatan, TARIF PS. 17 DITERAPKAN ATAS : JUMLAH PENGHASILAN BRUTO, PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH DAN TIDAK DAPAT DIPECAH

PPh Pasal 21
- DEWAN KOMISARIS/ PENGAWAS BUKAN PEG. TETAP:  DITERAPKAN TARIF PASAL 17 X PENGHASILAN BRUTO KUMULATIF
- MANTAN PEGAWAI: JASA PRODUKSI,TANTIEM, GRATIFIKASI DAN BONUS ATAU IMBALAN LAIN YANG TIDAK  TERATUR
- PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS PEGAWAI: PENARIKAN DANA PENSIUN

* TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 21
ATAS Uang Pesangon Uang Manfaat Pensiun THT/JHT Yang Dibayarkan Sekaligus DIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS (Pasal 18).
PENGERTIAN
1. Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan olehpemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masakerja dan uang penggantian hak
2. Uang Manfaat Pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
PENGERTIAN 2
3. Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun;
4. Jaminan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan;

*PEMOTONGAN PPh Pasal 21 yang bersifat final
• Dikenakan atas:
– Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.
– Pembayaran dianggap sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender.

* PEMOTONGAN PPh Pasal 21 Tidak Bersifat final
• Apabila bagian Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang sebagian atau seluruh pembayarannya seharusnya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender namun terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya maka pemotongan PPh Pasal 21 tidak bersifat final serta dapat dijadikan kredit pajak.
Pengalihan Pembayaran Uang Pesangon Kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja
1. secara sekaligus, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja pada saat pengalihan
2. secara bertahap atau berkala, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja pada saat pembayaran Uang Pesangon kepada Pegawai


- Pengalihan Uang Manfaat Pensiun Kepada Perusahaan Asuransi jiwa
• Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh Dana Pensiun pada saat pembelian anuitas seumur hidup
- Kewajiban Pemotong
• menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang;
• memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan;
• Kewajiban menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 tetap dilakukan terhadap Pegawai yang dikenai tarif PPh Pasal 21 sebesar 0%

* Tata Cara Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21
Penghasilan Bersumber Dari APBN/D yang Diterima oleh: Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/Polri dan Pensiunannya.DIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS (Pasal 17).

* PEMAHAMAN PPh PASAL 26
- Orang Pribadi dengan Status WP Luar Negeri, Penghasilan yang diterima/diperoleh dari pekerjaan, jasa, kegiatan, Dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (atau sesuai P3B) dari penghasilan bruto bersifat final dan bersifat tidak final jika berubah status menjadi WP DN.
- Saat Terutang PPh Pasal 21/26, Bagi Penerima Penghasilan, saat dilakukan pembayaran atau saat terutangnya penghasilan.
- Bagi Pemotong PPh Pasal 21/26, untuk setiap masa pajak akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan.

- Kewajiban Pemotong
• Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP
• Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.
• PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.
• Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
• Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak
• Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan
• Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
• Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala:
– dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2)
– diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti
• Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala:
– Dibuat setiap kali ada pemotongan
– Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam      satu bulan
• Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21

* Kewajiban Penerima Penghasilan
• Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP
• Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri
• Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai Pensiun
• Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya

Artikel Terkait: